Luhut Janji Tak Ada Proyek Strategis Mangkrak di Ujung Pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya dengan tujuh kementerian di bawahnya bakal terus menegaskan bahwa proyek di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bisa selesai pada 2024.

“Kami idamkan menegaskan seluruh proyek yang di bawah kendali kami untuk selesai di pemerintahan ini. Kami selamanya laksanakan rapat setidaknya 3 bulan, 4 bulan di tujuh kementerian untuk evaluasi,” katanya di dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai RAPBN 2024, Jumat (9/6/2023). Luhut mengatakan bahwa waktu ini pihaknya tengah fokus pada enam grup proyek di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu diselesaikan di tahun 2023. “Kita fokus di penyelesaian 2023, fokus ini kami idamkan satu per satu kami urut agar tidak tersedia proyek mangkrak nanti pada waktu pemerintahan Jokowi selesai,” katanya.

“Dan kecuali overlapping year atau dipindahkan ke presiden yang bakal singgah berasal dari sekarang perlu sudah disiapkan,” tambahnya.

Dalam paparan Luhut, terdapat 54 janji presiden yang perlu diselesaikan. Dalam paparan berikut cuma tercantum tujuh proyek, di antaranya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sampai hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME), pemanfaatan kendaraan listrik, perhutanan sosial, transformasi energi baru terbarukan, dan transformasi digital. Sedangkan 33 proyek strategis nasional yang disebutkan Luhut di dalam paparannya cuma tercantum 10 proyek strategis nasional. Di antaranya adalah konstruksi tangki penyimpanan LPG, proyek Tangguh LNG Train 3 , Kereta Cepat Jakarta – Bandung, LRT Jabodebek, Pelabuhan Likupang.

Kemudian Pelabuhan Makassar New Port, Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu, pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi ruas Trans Sumatera , Jalan Tol Cinere-Jagorawi, sampai Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Orang Bule Jadi Pengawas Proyek IKN, Luhut: Untuk Menjaga Kualitas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan kepada binamargadki.net bahwa pengawas proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) berkewarganegaraan asing. Menurut Luhut, ketetapan itu dikerjakan agar proyek pembangunan di IKN terjadi cocok rencana, mulai berasal dari kualitas sampai ketetapan waktu.

Dia terhitung mengatakan bahwa mengenai pengawas pembangunan proyke IKN berikut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. “Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh sebab itu aku lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kami pake bule-bule untuk menjadi (ber)kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden jadi, tetapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut waktu Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023). Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk laksanakan aktivitas upacara bendara pada 17 Agustus mendatang. “Kemarin di Singapura, kami jualan perihal ini (IKN) dan mereka terlalu antusias dan seluruh masuk. Dan kami perlu 17 Agustus tahun depan kami bisa acara di sana,” ungkapnya. Luhut mengatakan pihaknya tengah mengejar model usaha mengenai rencana pengembangan kawasan status tanah di IKN yang ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini. “Ini yang tengah kami selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target perlu selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana. Kemudian siapa yang senang beli dan siapa senang masuk, itu seluruh bakal bisa kami lakukan,” jelas dia.

“Oleh sebab itu valuasi tanah langsung kami minta appraisal untuk menghitung. Dan tiap tiap enam bulan harga tanah bakal berubah, sebab infrastruktur jadi berkembang agar mereka perlu mengatur dengan itu,” tambahnya.